Fraksi PKS Soroti Bantuan Rp30 Miliar untuk Karhutla Jambi: Jangan Sekadar Terserap

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi diminta segera diterjemahkan menjadi aksi nyata. Fraksi PKS DPRD Jambi mengingatkan agar dana tersebut tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan langkah pencegahan dan penanganan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Mustaharuddin, ME, meminta Pemerintah Provinsi Jambi memastikan setiap rupiah bantuan digunakan secara tepat sasaran, transparan, efektif, dan berdaya guna.

Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran karhutla tidak cukup hanya dilihat dari besarnya dana yang terserap. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil konkret di lapangan, terutama dalam mencegah kebakaran dan mempercepat penanganan ketika titik api muncul.

“Masyarakat tentu ingin tahu, Rp30 miliar ini akan menghasilkan apa? Karena itu, Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran ini benar-benar bekerja di lapangan. Ukurannya bukan hanya berapa besar yang terserap, tetapi seberapa besar persoalan karhutla bisa kita cegah dan tangani,” ujar Mustaharuddin.

Anggaran Rp30 Miliar Dibagi ke 4 OPD

Mustaharuddin menilai pembagian anggaran kepada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran langsung dalam penanganan karhutla harus diikuti target dan program yang jelas.

Berdasarkan alokasi yang telah disampaikan, dana tersebut antara lain diarahkan kepada BPBD Provinsi Jambi sekitar Rp18 miliar lebih, RSUD Raden Mattaher Rp6,5 miliar, Dinas Kesehatan sekitar Rp2,8 miliar lebih, serta Dinas Kehutanan Rp1,8 miliar.

Setiap OPD, menurut dia, perlu memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi. BPBD harus memastikan dukungan terhadap personel, peralatan dan mobilitas benar-benar meningkatkan kecepatan respons di lapangan.

Sementara sektor kesehatan perlu menyiapkan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak asap. Dinas Kehutanan juga memiliki tanggung jawab memperkuat pencegahan, terutama di kawasan rawan kebakaran dan lahan gambut.

“BPBD harus semakin kuat dari sisi personel, peralatan dan mobilitas. Sektor kesehatan harus siap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak asap. Dinas Kehutanan harus memperkuat pencegahan, terutama di kawasan rawan dan lahan gambut. Semua harus punya ukuran keberhasilan yang jelas,” tegasnya.

Jangan Tunggu Api Membesar

Menurut Mustaharuddin, masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pemerintah ketika kebakaran sudah terjadi. Kemampuan mencegah kebakaran sejak dini justru menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

Karena itu, penguatan sarana pencegahan seperti sumber air di kawasan gambut, peralatan pemadaman, patroli, deteksi dini, serta penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Langkah tersebut diperlukan agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Jangan sampai kita selalu datang setelah api membesar. Pencegahan harus diperkuat. Kalau sumber air tersedia, peralatan siap, masyarakat dilibatkan, dan deteksi dini berjalan, kita punya peluang lebih besar untuk mencegah kebakaran meluas,” katanya.

Dampak Karhutla Menyentuh Banyak Sektor

Mustaharuddin menegaskan persoalan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan lingkungan. Dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, mulai dari memburuknya kualitas udara hingga gangguan terhadap kesehatan.

Aktivitas sekolah, mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi juga dapat terganggu ketika kabut asap meluas dan kualitas udara menurun.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong penggunaan anggaran Rp30 miliar tersebut dapat dipantau secara terbuka dan dievaluasi berdasarkan dampak nyata di lapangan.

“Kita ingin masyarakat bisa melihat manfaatnya. Ketika terjadi karhutla, respons harus lebih cepat. Ketika kualitas udara memburuk, pelayanan kesehatan harus siap. Dan yang paling penting, titik api harus bisa dicegah sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” jelasnya.

Penanganan Karhutla Butuh Kerja Bersama

Ia juga mengingatkan penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu OPD. Pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.

Menurutnya, koordinasi menjadi penting agar anggaran yang telah dialokasikan tidak berjalan sendiri-sendiri dan seluruh program dapat saling mendukung.

“Karhutla tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja. Ini pekerjaan bersama. Karena itu, kami di Fraksi PKS akan terus mengawal agar bantuan ini benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jambi,” pungkas Mustaharuddin.

Bagi Fraksi PKS, Rp30 miliar tersebut bukan sekadar angka dalam APBD atau dokumen anggaran. Dana itu merupakan amanah yang harus dikonversi menjadi perlindungan masyarakat, penguatan pencegahan, kesiapsiagaan dan solusi nyata menghadapi ancaman karhutla.

Menutup keterangannya, Mustaharuddin kembali menegaskan pentingnya memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Anggaran harus bekerja untuk rakyat,” tutupnya. (tdr)