Abrasi Batanghari Mengancam, BPBD Tebo Bergerak Selamatkan Jalan, Makam dan Fasilitas Umum

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo mulai bergerak melakukan pendataan dan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi yang terdampak abrasi Sungai Batanghari. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan pascabencana sekaligus mengusulkan pembangunan infrastruktur pengaman tebing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BPBD Kabupaten Tebo, Joko Ardiawan, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai syarat pengajuan bantuan pendanaan ke BNPB untuk pembangunan infrastruktur di wilayah yang mengalami kerusakan akibat gerusan Sungai Batanghari.
"Ini merupakan bagian dari penanganan pascabencana. Kami menindaklanjuti arahan BNPB melalui penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana atau Jitupasna," kata Joko Ardiawan, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, tim BPBD akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi kondisi di sejumlah titik yang mengalami dampak abrasi sungai. Lokasi tersebut berada di Kecamatan VII Koto, Tebo Tengah, dan Tebo Ilir yang selama beberapa tahun terakhir terus mengalami pengikisan tebing akibat derasnya arus Sungai Batanghari.

"Kami akan mengecek langsung kondisi di lapangan, terutama lokasi-lokasi yang terdampak aktivitas Sungai Batanghari. Dari hasil pengecekan itu nantinya akan dihitung kebutuhan pembangunan pengaman tebing agar kerusakan tidak semakin meluas," ujarnya.

Joko menjelaskan, sejumlah fasilitas umum kini berada dalam kondisi rawan akibat abrasi. Di antaranya bangunan PDAM di Kecamatan Tebo Ilir, area pemakaman masyarakat, kawasan Simpang Lima Tanggo Rajo di Kecamatan Tebo Tengah, hingga ruas jalan poros di Kecamatan VII Koto.

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi dikhawatirkan terus meluas dan mengancam infrastruktur vital serta aktivitas masyarakat.
"Yang menjadi perhatian kami adalah jangan sampai gerusan sungai semakin melebar sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar terhadap jalan, bangunan maupun fasilitas umum lainnya," jelasnya.

Setelah seluruh proses pendataan dan survei lapangan selesai dilakukan, BPBD akan menyusun dokumen Jitupasna sebagai dasar pengajuan bantuan kepada BNPB. Dokumen tersebut akan memuat kondisi kerusakan, tingkat risiko, serta kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur pengaman tebing.
"Kami berharap dokumen Jitupasna yang disusun nanti dapat menjadi dasar bagi BNPB untuk memberikan dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur pengaman tebing di Kabupaten Tebo," ungkap Joko.

Ia menambahkan, aktivitas Sungai Batanghari yang terus mengikis bantaran sungai menjadi ancaman serius bagi sejumlah kawasan permukiman dan fasilitas publik. Karena itu, pembangunan pengaman tebing dinilai menjadi solusi penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas di masa mendatang.
"Fokus kami adalah mengantisipasi dampak abrasi agar tidak mengancam jalan, bangunan, maupun fasilitas umum yang berada di sepanjang bantaran Sungai Batanghari," pungkasnya. (DVD)