Pelantikan HKTI Jambi: Harapan Baru dari Desa untuk Ketahanan Pangan

Rabu, 22 April 2026 - 12:17:16 WIB - Dibaca: 69 kali

Gubernur Jambi, Al Haris bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono dan jajaran pejabat daerah berfoto bersama usai penyerahan simbolis bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda dua kepada perwakilan petani dan kelompok tani.
Gubernur Jambi, Al Haris bersama Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono dan jajaran pejabat daerah berfoto bersama usai penyerahan simbolis bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda dua kepada perwakilan petani dan kelompok tani. (Usman)

JAMBIPRIMA.COM, MUARO JAMBI - Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Jambi di Lapangan Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (21/4/2026), bukan sekadar agenda seremonial. Di balik kehadiran pejabat pusat dan daerah, momentum ini membawa harapan baru bagi desa-desa pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan di Jambi.

Kegiatan yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ini juga diwarnai penanaman jagung serentak serta penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Namun bagi masyarakat desa, yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan dukungan tersebut benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Desa sebagai Basis Ketahanan Pangan

Sebagian besar produksi pertanian Jambi masih bertumpu pada desa, dengan pola usaha tani skala kecil hingga menengah. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan adanya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 178,39 pada Maret 2026. Angka ini mencerminkan membaiknya daya beli petani, namun tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di desa.

Di sejumlah wilayah pedesaan, petani masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan akses pupuk, irigasi yang belum merata, hingga fluktuasi harga hasil panen. Dalam konteks ini, kehadiran organisasi seperti HKTI dan Wanita Tani diharapkan tidak hanya menjadi mitra pemerintah di tingkat atas, tetapi juga mampu menjangkau kebutuhan petani di tingkat desa.

Alih Fungsi Lahan Jadi Tantangan Serius

Salah satu isu penting yang diangkat adalah masih tingginya alih fungsi lahan pertanian di desa. Banyak petani beralih ke sektor lain karena dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Hal ini berdampak langsung pada minimnya luas tanam.

Pemerintah menyebutkan luas sawah saat ini sekitar 14.000 hektar, dengan target peningkatan signifikan hingga 126.000 hektar. Target ambisius ini akan sangat bergantung pada kemampuan desa mempertahankan lahan pertanian produktif.

Kebijakan harga gabah minimum Rp6.500 per kilogram disebut mulai menarik minat petani kembali ke sawah. Di beberapa desa, harga bahkan mencapai Rp7.000 lebih. Selain itu, peran Bulog yang mulai aktif menyerap hasil panen di daerah turut mengurangi kekhawatiran petani terhadap pemasaran hasil produksi.

Bantuan Alsintan dan Realitas di Lapangan

Penyerahan 25 unit alsintan dan bantuan mesin pengolahan ubi menjadi salah satu langkah konkret pemerintah. Namun tantangan berikutnya adalah distribusi dan pemanfaatannya di tingkat desa.

Tidak sedikit kasus di mana bantuan alat pertanian belum optimal digunakan karena keterbatasan sumber daya manusia, perawatan, atau distribusi yang belum merata antar kelompok tani. Di Kabupaten Muaro Jambi sendiri, terdapat 157 kelompok tani yang menerima bantuan benih padi untuk lahan seluas 3.381 hektar—angka yang menunjukkan skala kebutuhan yang cukup besar di desa.

Peran Perempuan Tani di Desa

Kehadiran organisasi Wanita Tani juga menjadi sorotan. Di banyak desa, perempuan memegang peran penting dalam rantai produksi pangan, mulai dari penanaman hingga pengolahan hasil pertanian.

Namun kontribusi ini kerap kurang terlihat dalam kebijakan formal. Dengan dilantiknya kepengurusan Wanita Tani, diharapkan ada penguatan peran perempuan desa dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, termasuk melalui pengembangan UMKM berbasis pangan lokal.

Antara Optimisme dan Tantangan

Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Jambi mencapai 4,93 persen, dengan sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama. Produksi padi bahkan disebut mengalami peningkatan signifikan hingga 30,7 persen.

Meski demikian, tantangan di desa tidak bisa diabaikan. Modernisasi pertanian yang didorong pemerintah perlu disertai dengan pendampingan yang intensif agar benar-benar bisa diadopsi oleh petani.

Pelantikan HKTI dan Wanita Tani menjadi titik awal, namun keberhasilannya akan ditentukan oleh sejauh mana organisasi ini mampu hadir di tengah petani desa—bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai solusi nyata. (Sab)



Tags:


BERITA BERIKUTNYA