Efisiensi, Makan siang Bergizi mengkebiri pendidikan mahasiswa

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI - DIET ANGGARAN ? menuju indonesia emas 2045 justru membuat calon mahasiswa 2025 terancam tidak bisa kuliah karena terbatasnya beasiswa dari kemendiktisaintek, serta pengangkatan STAFSUS secara tiba-iba.

Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) mengeluarkan kebijakan pemerintah diawal masa kepemimpinannya yang kontroversial ketika menerbitkan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, yang menjadi sorotan dan menarik perhatian warga +62 disini adalah pemotongan anggaran ini karena mendukung skala program makanan bergizi gratis (MBG) yang dikenakan biaya sebesar Rp.72 triliun justru bertahan di pertengahan tahun 2025 yang menyebabkan anggaran MBG ini membengkak dan membutuhkan biaya sebesar Rp. 100 triliun untuk bisa menjangkau 82.000 juta penduduk, alih-alih mendukung justru memberikan efek kerugian dan dampak negatif kepada masyarakat indonenesia.

salah satu yang terkena imbas dari efesiensi anggaran ini adalah KEMENDIKTISAINTEK dimana beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terkena efisiensi Ditjen Anggaran Kemenkeu Rp1,31 triliun dari pagu awal Rp14,69 triliun, efisiensi Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Rp19,4 miliar dari pagu awal Rp194,7 miliar, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Rp21 miliar dari Rp213,7 miliar, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Rp21,33 miliar dari Rp85,3 miliar, dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri Rp59,2 miliar dari pagu awal Rp236,8 triliun.

salah satu Mahasiswi dari Jurusan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi (Wanda Ulfia Ramadani) menyampaikan pendapatnya tentang kebijakan terbaru RI 01 yang memberikan dampak kerugian kepada masyarakat indonesia terkhusus pada mahasiswa aktif atau calon mahasiswa 2025. "Seharusnya bantuan sosial seperti BEASISWA tidak perlu di libatkan dalam efesiensi anggaran ini. ini menyebabkan banyak calon mahasiswa tahun 2025 tidak bisa melanjutkan kuliah mereka dan juga mendengar keluh kesah teman saya yang mendapatkan salah satu beasiswa pemerintah yaitu KIP takut akan terkena potongan dampak efesiensi anggaran ini atau bisa saja beasiswa mereka di cabut. meskipun saya bukan penerima beasiswa dari pemerintah, ini memberikan kerugian bagi mereka dan bisa saja mereka berhenti di tengah jalan karena terkandalanya biaya untuk membayar kuliah. dan ini bisa membuat kenaikan UKT secara tiba-tiba dan tentu lagi-lagi akan merugikan mahasiswa aktif atau calon mahasiswa 2025"

"Jika ingin mewujudkan INDONESIA EMAS 2045. pemerintah cukup fokus pada 3 ini, yaitu Pendidikan, Kesehatan, serta Lapangan Pekerjaan untuk masyarakat indonesia. ini sama saja pemerintah gagal memutuskan rantai kemiskinan di indonesia. yang membuat saya terkejut ialah pemerintah tidak menjadikan yang saya sebutkan tadi menjadi PRIORITAS UTAMA justru menjadi PRIORITAS PENDUKUNG." ujar wanda.

Selain efesiensi anggaran pada KEMENDIKTISAINTEK, pelantikan STAFSUS atau Staff Khusus dilaksanakan pada selasa 11-02-2025 di tengah kontroversial kebijakan Presiden Indonesia (Prabowo Subianto) menjadi bahan obrolan di media sosial +62. seperti yang kita ketahui, kabinet Merah Putih adalah salah satu Kabinet terbesar di dunia. dengan jumlah lebih dari 30 menteri, belum termasuk wakil menteri, staf khusus, dan berbagai lembaga kementrian atau non-kementrian dan ini mencuai kritikan terkait pelantikan stafsus terbaru. "Kabinet ini sudah terlalu gemuk. kenapa tidak meminimalisir staf saja? bukankah ini membuat pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi? akankah indonesia menambah hutang nya di luar negeri? kapan pemerintah ingin memperhatikan rakyat jika terus-terusan melakukan kerugian seperti ini yang berdampak pada rakyat nya?" ujar wanda mahasiswa ilmu politik fakultas hukum universitas jambi.

Wanda Ulfia Ramadani memberikan pendapatnya yang dapat pemerintah lakukan ditengah panas nya kebijakan terbaru pemerintah saat inii:

"Efesiensi anggaran ini bisa saja menjadi bumerang selain menghambat pembangunan SDM berkualitas jika dilakukan efesiensi besar-besaran dan juga mengancam stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. terutama pemotongan anggaran pada sektor pendidikan akan menimbul protes dari kalangan akademisi yang menghambat proses akademik mereka.selain itu ekonomi negara akan menurun, dan PHK meningkat. pemerintah justru harus menjadikan contoh negera yang sudah melakukan efesiensi yang berdampak buruk bagi kemakmuran masyarakatnya. efesiensi anggaran boleh saja dilakukan, namun pemerintah pe memperhatikan apakah efesiensi tersebut membuat kesejahteraan negara terganggu? pemerintah juga harus pintar membidik, fokus mengurangi pembor birokrasi, dan pos-pos yang melakukan pemborosan biaya, bukan memotong layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat."