Ivan Wirata Warning! Pelebaran Jalan Mendalo Bisa Mandek Jika Pembebasan Lahan Tak Disiapkan

JAMBIPRIMA.COM,. MUARO JAMBI – Rencana pembangunan dan pelebaran ruas Jalan Batas Kota Jambi–Mendalo–Sei Duren menjadi dua jalur empat lajur terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan bahwa proyek strategis tersebut harus dipersiapkan secara matang sejak dini agar tidak menghadapi berbagai kendala di masa mendatang.

Menurut Ivan Wirata, pembangunan jalan empat lajur bukan hanya sekadar memperlebar badan jalan yang ada saat ini. Lebih dari itu, proyek tersebut membutuhkan perencanaan tata ruang yang terintegrasi, pembebasan lahan yang terukur, serta dukungan lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang juga pernah memimpin Balai Jalan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan jalan empat lajur dua arah terbagi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kawasan Mendalo yang saat ini tumbuh menjadi pusat pendidikan, bisnis, permukiman, dan aktivitas logistik, kebutuhan Ruang Milik Jalan (Rumija) diperkirakan mencapai minimal 25 meter.

"Kalau kita ingin membangun jalan empat lajur yang benar-benar memenuhi standar nasional, maka ruang yang dibutuhkan tidak hanya untuk badan jalan. Ada median, bahu jalan, drainase, trotoar, utilitas, hingga ruang keselamatan pengguna jalan yang harus dipersiapkan," ujar Ivan, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, pada beberapa titik tertentu yang memiliki aktivitas tinggi, seperti kawasan kampus, pusat perdagangan, dan permukiman padat penduduk, kebutuhan ruang bahkan dapat mencapai 28 meter. Ruang tambahan tersebut diperlukan untuk mendukung fasilitas publik seperti halte, jalur pejalan kaki, hingga jembatan penyeberangan orang (JPO).

Namun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah kondisi koridor jalan eksisting yang masih relatif sempit. Di sejumlah titik, lebar jalan yang tersedia hanya berkisar antara 11 hingga 14 meter. Kondisi ini membuat pemerintah harus melakukan pembebasan lahan tambahan dalam jumlah yang cukup besar apabila proyek pelebaran benar-benar direalisasikan.

Menurut Ivan, apabila target Rumija ditetapkan sebesar 25 meter, maka penambahan lahan di sisi kiri dan kanan jalan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

"Kalau targetnya 25 meter, tentu ada lahan masyarakat yang harus dibebaskan. Karena itu proses perencanaan harus dimulai sekarang, jangan menunggu proyek akan dikerjakan baru bergerak. Jika terlambat, persoalan di lapangan akan semakin kompleks," tegasnya.

Ivan menambahkan, kebutuhan Rumija tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi tim appraisal independen dalam menentukan nilai ganti rugi terhadap tanah, bangunan, pagar, tanaman, maupun aset masyarakat yang terdampak proyek.

Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi terkait untuk segera melakukan pengendalian tata ruang di sepanjang koridor Jalan Mendalo yang memiliki panjang sekitar sembilan kilometer.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mencegah munculnya bangunan-bangunan baru yang berpotensi meningkatkan biaya pembebasan lahan di masa mendatang.

"Perencanaan yang baik hari ini akan menghemat anggaran negara di masa depan. Jangan sampai proyek strategis ini terhambat hanya karena kita terlambat mengendalikan tata ruang," katanya.

Ivan menilai, apabila proyek pelebaran jalan ini berhasil direalisasikan, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat. Selain mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama pengguna jalan, pembangunan tersebut juga akan mendukung pertumbuhan kawasan pendidikan, perdagangan, jasa, hingga logistik yang berkembang pesat di wilayah Mendalo dan Jaluko.

Untuk mewujudkan proyek besar tersebut, Ivan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan.

Ia mencontohkan keberhasilan proyek normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi di kawasan Paal V Kota Jambi yang berhasil terlaksana berkat sinergi berbagai pihak.

"Kita pernah berhasil melalui kolaborasi. Untuk proyek Paal V misalnya, pembebasan lahan dilakukan secara gotong royong. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp45 miliar, Pemerintah Kota Jambi Rp5 miliar, dan Pemerintah Provinsi Jambi Rp20 miliar. Total Rp70 miliar. Karena ada kebersamaan, proyek itu bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut Ivan, semangat kolaborasi yang sama harus diterapkan dalam proyek pelebaran Jalan Mendalo agar seluruh tahapan, terutama pembebasan lahan, dapat diselesaikan secara bertahap dan tidak menjadi hambatan di kemudian hari.

"Saya bukan pesimis, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa perencanaan dan kolaborasi adalah kunci utama keberhasilan sebuah proyek besar. Kalau tidak dimulai dari sekarang, ke depan akan semakin sulit," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, juga telah mendorong percepatan pembangunan jalan dua jalur mulai dari Exit Tol Pijoan hingga perbatasan Kota Jambi. Dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan, Dirlantas Polda Jambi, perwakilan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, hingga perwakilan mahasiswa dari Universitas Jambi dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Dengan semakin tingginya dukungan dari berbagai pihak, masyarakat berharap proyek pelebaran Jalan Mendalo dapat segera direalisasikan dan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan strategis di Kabupaten Muaro Jambi. (DVD)

#jambiprima.com #ivanwirata #golkar #jambi #mendalo #wakilketuadprdprovinsijambi