Pro-Kontra OPBM Terjawab, Akademisi hingga Tokoh Masyarakat Kompak Dukung Kota Jambi Bersih

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Polemik yang sempat mencuat terkait implementasi Program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) akhirnya mendapat ruang pembahasan terbuka melalui Dialog Publik Pengelolaan Sampah yang digelar Pemerintah Kota Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu (13/6/2026).

Dialog yang menghadirkan akademisi, tokoh masyarakat, pengurus RT, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan warga tersebut berlangsung dinamis dan penuh keterbukaan. Berbagai pandangan, kritik, saran, hingga masukan konstruktif disampaikan peserta terkait kebijakan pengelolaan sampah yang saat ini tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

Meski muncul beragam perspektif mengenai teknis pelaksanaan OPBM, pola sosialisasi, hingga mekanisme iuran pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat, seluruh peserta forum pada akhirnya menyepakati satu tujuan bersama, yakni mewujudkan Kota Jambi yang bersih, sehat, nyaman, dan layak huni.

Dialog tersebut juga membahas langkah Pemerintah Kota Jambi dalam menata sistem persampahan, termasuk kebijakan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang selama ini berada di kawasan strategis dan protokol kota.

Rektor Universitas Jambi, Prof. Helmi, menilai transformasi tata kelola persampahan yang sedang dilakukan Pemkot Jambi merupakan langkah yang tepat dan harus didukung semua pihak. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tantangan besar yang harus dihadapi seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan, cita-cita menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa, dan tujuan wisata tidak akan terwujud apabila persoalan sampah masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan.

“Kalau tidak diimbangi dengan aspek kebersihan, semua hanya akan menjadi omong kosong apabila sampah masih menjadi permasalahan. Karena itu, upaya ini tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri. Harus ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Prof. Helmi juga menyatakan kesiapan Universitas Jambi untuk mendukung berbagai program pengelolaan sampah yang tengah dijalankan Pemkot Jambi. Menurutnya, setiap kebijakan yang baik harus didukung bersama, sementara berbagai kekurangan dapat diperbaiki melalui masukan dan evaluasi yang konstruktif.

Pandangan serupa disampaikan Pakar Lingkungan Universitas Jambi, Prof. Ir. Rosyani. Ia menyebut OPBM sebagai salah satu langkah positif dalam mendorong perubahan pola pengelolaan sampah yang lebih modern dan berbasis partisipasi masyarakat.

Menurut Rosyani, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat. Ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menentukan pilihan, apakah ingin hidup di lingkungan yang bersih dan sehat atau membiarkan sampah menjadi persoalan yang terus berulang.

Lebih jauh, Rosyani menilai pengelolaan sampah yang baik juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Melalui pemilahan dan pengelolaan yang tepat, sampah dapat menjadi sumber nilai tambah dan peluang usaha bagi masyarakat.

Sementara itu, tokoh masyarakat Jambi sekaligus mantan Bupati Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan, menyoroti isu iuran pengangkutan sampah yang belakangan menjadi salah satu polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, kebijakan terkait iuran harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Ia mengusulkan agar masyarakat kurang mampu dapat memperoleh keringanan atau subsidi sehingga tidak terbebani dan tetap dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Meski demikian, Usman memberikan apresiasi terhadap langkah dan keberanian Pemerintah Kota Jambi dalam melakukan penataan sistem pengelolaan sampah, termasuk menutup sejumlah TPS yang dinilai kurang representatif dan mengganggu estetika kota.

“Kita sepakat Kota Jambi harus bersih. Kalau ada saran dan masukan, silakan disampaikan kepada Pak Wali Kota agar menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.

Dukungan juga datang dari masyarakat. Saprudin, warga RT 18 Kelurahan Mayang Mangurai, menilai munculnya pro dan kontra terhadap OPBM lebih banyak dipengaruhi kurangnya sosialisasi di tahap awal pelaksanaan program.

Menurutnya, konsep pengangkutan sampah berbasis masyarakat sebenarnya bukan hal baru. Namun, minimnya informasi yang diterima masyarakat membuat sebagian warga merasa terkejut dengan perubahan sistem yang diterapkan sehingga memunculkan berbagai persepsi dan perdebatan.

Menutup diskusi, Ketua Forum RT Kota Jambi, Suparyono, meluruskan isu yang berkembang mengenai iuran pengangkutan sampah. Ia menegaskan bahwa besaran iuran yang berlaku di lingkungan masyarakat bukan merupakan kebijakan Pemerintah Kota Jambi.

Menurutnya, nominal iuran ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan warga di masing-masing lingkungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional pengangkutan sampah di tingkat RT.

Sebagai hasil akhir dialog publik tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Berbagai kritik, masukan, dan saran yang muncul selama diskusi diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga transformasi pengelolaan sampah di Kota Jambi dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mendapat dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, pengurus RT, dan warga, harapan mewujudkan Kota Jambi yang bersih, sehat, dan nyaman kini semakin menemukan titik terang. (DVD)