Jambi Tanpa Pelabuhan Utama: Daerah Kaya yang Terisolasi oleh Kebijakan Kepemimpinan Yang Gagal

JAMBIPRIMA.COM - Provinsi Jambi berdiri di atas kekayaan alam yang melimpah. Sumber daya perkebunan, pertambangan, kehutanan, hingga sektor perdagangan menjadi modal besar untuk tumbuh sebagai kekuatan ekonomi di Sumatera. Namun ironisnya, di tengah potensi tersebut, Jambi justru masih terjebak dalam keterisolasian ekonomi yang berlangsung lama.

Saat banyak daerah berlomba membangun infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas dan daya saing, Jambi justru menunjukkan gejala stagnasi. Kondisi ini bukan semata persoalan geografis, melainkan cerminan dari kepemimpinan yang pasif, minim terobosan, dan kurang memiliki keberanian mengambil langkah besar.

Masalah utamanya jelas, Jambi hingga kini belum memiliki pelabuhan laut dalam yang mampu menjadi tulang punggung logistik daerah. Padahal secara geografis, provinsi ini memiliki akses ke jalur perdagangan internasional melalui kawasan timur yang terhubung ke Selat Malaka. Potensi itu seharusnya menjadi keunggulan strategis, bukan sekadar catatan di atas peta.

Faktanya, aktivitas logistik dan distribusi barang masih banyak bergantung pada pelabuhan di provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Ketergantungan ini menunjukkan kegagalan dalam membangun kemandirian ekonomi daerah. Sementara fasilitas yang ada, seperti Pelabuhan Talang Duku, masih berkutat pada keterbatasan kapasitas dan belum terlihat arah pengembangan yang visioner.

Persoalannya bukan hanya belum adanya pelabuhan besar, tetapi absennya kebijakan yang serius untuk mewujudkannya. Tidak terlihat roadmap jangka panjang yang jelas, tidak ada langkah progresif yang terukur, dan lebih memprihatinkan lagi, minimnya sense of urgency terhadap pembangunan infrastruktur strategis. Pemerintah daerah seolah nyaman berada dalam situasi ketergantungan ini.

Dalam konteks tersebut, publik berhak bertanya: di mana peran gubernur sebagai motor penggerak pembangunan? Ketika daerah lain agresif membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan modern, Jambi justru terjebak dalam rutinitas birokrasi tanpa visi besar. Ini bukan sekadar kelambanan administratif, tetapi kegagalan kepemimpinan dalam membaca arah masa depan.

Dampaknya nyata. Biaya logistik menjadi tinggi, daya saing produk lokal melemah, peluang investasi beralih ke daerah lain, dan pertumbuhan ekonomi berjalan di bawah potensi yang seharusnya bisa dicapai. Jambi bukan hanya tertinggal, tetapi perlahan ditinggalkan.

Kritik tanpa solusi hanyalah keluhan kosong. Karena itu, ada beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan jika pemerintah provinsi masih ingin menyelamatkan masa depan ekonomi Jambi.

Pertama, menetapkan pembangunan pelabuhan laut dalam sebagai prioritas utama daerah. Kawasan pesisir timur, khususnya Tanjung Jabung Timur, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi gerbang ekspor-impor baru.

Kedua, membangun kemitraan kuat dengan pemerintah pusat dan investor. Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan langkah agresif untuk menarik dukungan kementerian terkait serta membuka skema pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketiga, mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri. Pelabuhan tanpa ekosistem industri hanya akan menjadi proyek setengah jadi. Nilai tambah harus diciptakan di Jambi, bukan justru lari ke daerah lain.

Keempat, melakukan reformasi birokrasi dan perizinan. Investasi tidak akan datang ke daerah yang lamban dan berbelit. Pemerintah harus memangkas hambatan administratif dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

Kelima, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat berhak mengetahui progres pembangunan melalui data, target, dan capaian yang diumumkan secara berkala.

Jambi tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian untuk bertindak. Jika kepemimpinan daerah terus berjalan tanpa visi, tanpa terobosan, dan tanpa keberanian mengambil keputusan strategis, maka yang diwariskan bukan kemajuan, melainkan keterbelakangan yang terstruktur.

Jika keadaan ini terus dibiarkan, narasi “Jambi kaya sumber daya” hanya akan menjadi ironi yang berbanding terbalik dengan realitas kesejahteraan masyarakatnya. (*)