Permasalahan Lahan Warga dan TNI, Pemda Tebo Bentuk Tim Inventarisasi

 JAMBIPRIMA.COM, TEBO- Tindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Tebo pada 16 September 2025 lalu terkait penyelesaian permasalahan lahan pemukiman masyarakat Desa Punti Kalo, Kecamatan Sumay dengan TNI-AD Batalyon TP 844 Kompi 142 KJ, hari ini Pemkab Tebo melakukan rapat teknis inventarisasi lahan,diruang rapat mawar komplek perkantoran Bupati Tebo, Senin 22 September 2025.

Dedi Suhendra perwakilan masyarakat desa Puntikalo menjelaskan, kita baru saja rapat dengan Kesbangpol dan pihak terkait, menindaklanjuti hasil RDP kemarin untuk melakukan inventarisasi lahan. 

" Terkait itu kita akan mengumpulkan data-data status kepemilikan lahan masyarakat, namun sebelum kita turun nanti akan ada rapat lagi yang akan di fasilitasi pemerintah dan pihak terkait untuk mencocokkan data masyarakat di wilayah yang di klaim TNI-AD,"ucap Dedi. 

Sampai sekarang di lokasi yang di sengketakan, sudah ada pemukiman warga kurang lebih 25 rumah, cuma kita tidak tau pasti, karena belum ada dapat surat secara resmi berapa luasan klaim masyarakat, cuma yang ada wilayah Puntikalo itu saja. " Begitu juga luasan yang diklaim diluar itu belum ada kepastian juga dari pihak institusi TNI/negara,"terang Dedi. 

Kemudian soal pemasangan patok oleh warga pada Minggu 21 Sept 2025 kemarin, Dedi memastikan disaksikan oleh anggota batalyon yang sudah ada disitu, masyarakat cuma mau membatasi dan tidak ada maksud untuk mengusir karena ini wilayah masyarakat dan TNI, agar tidak terjadi gesekan dan untuk mempermudah inventarisasi lahan. 

" Kapan turun kelokasi kita juga belum tau, karena masih ada rapat sekali lagi, dan rapat pagi tadi adalah membahas pembentukan tim, ini belum masuk kepada inti apa yang menjadi dasar TNI dan masyarakat, karena kita lagi mempersiapkan data-data," tutup Dedi.

Sementara kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol) Kab Tebo, Sugiyarto menyatakan, tindak lanjuti RDP Komisi II DPRD Tebo kemarin ada tiga item, yang pertama menyepakati untuk di lakukan inventarisasi, disinyalir lahan masyarakat beririsan dengan milik TNI," tegasnya. 

Dalam rapat tadi Kesbangpol di tunjuk sebagai koordinator pelaksana (Korlak) inventarisir lapangan, kita tidak bisa berjalan sendiri maka hari ini kami mendudukan stakeholder terkait untuk rencana teknis inventarisasi di lapangan,"kata Sugiyarto. 

Sesuai kesepakatan, lanjut Sugiyarto, BPN minta rapat sekali lagi untuk melakukan penjelasan secara digital ada foto drone dan seterusnya, di kantor BPN,.

" Dan kita nunggu hari, tanggal jam dari BPN, namun nanti yang mengundang tetap Kesbangpol dan setelah semua pihak sudah paham dengan tugas masing-masing baru kita sepakat turun ke lapangan,"ucap Sugiyarto. 

Saat rapat di BPN nanti Kades sudah harus membawa data-data milik masyarakat berikut surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan lahan untuk dilakukan cross chek dilapangan, akan dikomandoi oleh BPN di dampingi Kades, BPD, tokoh masyarakat, Camat, Kapolsek, Danramil, Kesbangpo, Kabag Pem, Danyon TP 844 Kompi 142 KJ. 

Sugiyarto menegaskan, Pemkab Tebo hanya menjembatani karena itu dari masyarakat dengan aset TNI. Pengennya kita win-win solution, aset TNI terselamatkan, dan masyarakat tidak dirugikan,"harapnya..

Selain itu Sugiyarto menyebutkan, luas lahan yang disengketakan, dan sudah ter sertipikat menurut informasi 195 hektar, makanya kita akan lihat nanti dari sisi dalam ada berapa. 

" Dikatakan Sugiyarto, tadi sudah di sampaikan ke masyarakat, sekarang ini hanya perkiraan menurut masyarakat patoknya disini, akan tetapi nanti saat di lapangan kami berharap ikut apa yang di lakukan BPN.

Ditegaskan Sugiyarto, karena instansi yang paling di percaya dan memahami soal itu adalah BPN,"jelasnya. (ARD)

#Jambiprima.com #Batalyon #BPN #Jambi #Kapolsek, #Danramil, #Kesbangpo, #Kabag Pem, #DanyonTP844Kompi142KJ. #Tebo