Sebelum Berjuang di DPR Fahmi Terlebih dahulu Abdi negara dan Terjun Daerah konflik

JAMBIPRIMA.COM,. MERANGIN-Mengenal rekam jejak profil  Bripka (purn) Ahmad Fahmi sebelum menjadi Pejuang rakyat di Gedung Parlemen Kabupaten Merangin, Sosok Bripka purn Ahmad Fahmi terlebih dahulu menjadi abdi negara tahun 1999/2000, lahir di desa Sungai Ulak tahun 1980, anak seorang petani karet. Fahmi dikenal gigih dalam berjuang dalam raih cinta - cintanya menjadi seorang polri di kesatuan Brimob.

Fahmi Pernah ditugaskan tiga kali di daerah konflik seperti Aceh Darussalam, Ambo dan Poso nyawanya pun Hampir melayang akibat serangan Bom dan Tembekan sejata api daerah Konflik itu, 
Piagam Perhargaan pun diberikan dari hasil jeri payah seperti OPS cinta manasah Aeh T.A 2000, OPS Mutiara Ambon T.A 2002  OPS Gakkum T.A2003 dan OPS Lihkam Aceh T.A 2001.

Namun keselamatan bertugas dia bersyukur diberikan umur panjang oleh Allah SWT, dirinya pun kembali ke kampung halaman,terakhir bertugas di Polsek Tabir ulu sambil berbisnis dengan usaha Koperasi PT Nalo Tantan, bisnis itu bergerak di bidang Kelapa sawit dan sukses masuk ISPO terbaik dan mengajukan pensiun dini.

Bisnis pun terus naik pesat, hingga dirinya tidak terpikirkan dipanggil hatinya untuk maju sebagai legislatif tahun 2024 dari partai Gerindra Presiden Prabowo Subianto. Dirinya didorong maju dari masyarakat kampung halamannya untuk memperjuangkan aspirasi di gedung DPRD dari partai Gerindra nomor urut 2, Fahmi pun berhasil meraih suara Tertinggi di Dapil I pemilihannya dengan total Suara 5992.

Setelah berhasil suara terbanyak diputusan KPu Merangin, kursi Gerindra pun mendapat 4 kursi dan mengantarnya menjadi pimpinan DPR wakil Ketua II, 

Mewakili Masyarakat di gedung DPRD Merangin dirinya pun bertekad memperjuangkan hak rakyat secara konstitusional.

Dengan perjuangan ini pun menanyakan nasip honorer sudah 6 bulan tidak dibayar gajinya olehpemerintah kabupaten Merangin.

Melalui suara lantang secara kelembagaan legislatif dan eksekutif melakukan pembahasan KUA - PPAS APBD 2026 pada Agustus lalu, sejumlah TAPD mangkir dari rapat sehingga pembahasan bubar dan anggaran honorer terancam tidak cair.

Reporter Kholil King