HKTI Jambi Apresiasi Langkah Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Sawit

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono, dalam merespons gejolak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi.

Tokoh yang akrab disapa SAH itu menilai langkah pemerintah dalam menata tata niaga sawit nasional sekaligus menjaga stabilitas harga TBS merupakan bagian dari upaya besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebocoran kekayaan alam Indonesia dari sektor komoditas strategis.

“Pak Presiden Prabowo ingin kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Karena itu tata niaga komoditas strategis seperti sawit harus dibenahi agar tidak ada lagi kebocoran, permainan maupun pihak yang mengambil keuntungan berlebihan sementara petani dirugikan,” ujar SAH, Rabu (27/5/2026).

Menurut SAH, sektor sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional maupun daerah, termasuk Provinsi Jambi. Namun, tata niaga yang belum sepenuhnya tertata dinilai masih kerap memunculkan gejolak harga yang merugikan petani di tingkat bawah.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah melalui pengawasan ekspor dan pembenahan sistem perdagangan sawit guna menciptakan tata kelola komoditas nasional yang lebih transparan, adil dan berpihak kepada masyarakat.

“Presiden Prabowo ingin komoditas utama Indonesia seperti sawit dan batu bara tidak lagi bocor nilainya keluar, tetapi mampu memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat daerah penghasil,” katanya.

SAH menjelaskan, koordinasi yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama GAPKI, asosiasi petani sawit dan Satgas Pangan Polri dinilai mampu memberi ketenangan kepada petani di tengah kekhawatiran pasar terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Ia juga mengapresiasi lima langkah yang disiapkan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sawit nasional.

Pertama, pemerintah menilai gejolak harga TBS lebih dipicu faktor psikologis berupa kekhawatiran dan ketidakpahaman terhadap mekanisme kebijakan ekspor baru, bukan karena terganggunya aktivitas ekspor sawit nasional.

Kedua, pemerintah memastikan PT DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor secara transparan dan akuntabel tanpa mengambil keuntungan maupun membebankan biaya tambahan kepada pelaku usaha.

Ketiga, pemerintah menetapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sedangkan implementasi penuh direncanakan berlaku pada 1 Januari 2027.

Keempat, seluruh aktivitas usaha sektor hilir sawit seperti refinery, ekspor dan perdagangan dipastikan tetap berjalan normal selama masa transisi berlangsung.

Kelima, pemerintah meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) kembali menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai harga acuan crude palm oil (CPO) di masing-masing wilayah agar harga di tingkat petani kembali stabil.

HKTI Jambi juga meminta seluruh PKS di Provinsi Jambi mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dengan tidak memainkan harga TBS yang merugikan petani.

SAH menegaskan HKTI Jambi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kebijakan tersebut berjalan baik, termasuk bersama aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Ia turut mendukung langkah tegas pemerintah bersama Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap PKS yang diduga memainkan harga TBS petani.

Menurutnya, apabila ditemukan indikasi persekongkolan antar PKS untuk menekan harga secara tidak wajar, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Pak Presiden Prabowo ingin ekonomi nasional kuat, tetapi petani juga harus sejahtera. Jadi keseimbangan antara kepentingan negara, industri dan rakyat harus dijaga,” tegasnya.

Tokoh yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi Jambi itu optimistis harga sawit ke depan akan kembali menguat seiring meningkatnya permintaan global terhadap crude palm oil (CPO), penguatan program biodiesel serta hilirisasi industri sawit yang terus didorong pemerintah.

“Kita melihat arah kebijakan pemerintah hari ini semakin jelas, yakni menjaga kekayaan alam Indonesia agar memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Saya yakin jika tata niaga sawit semakin baik, maka kesejahteraan petani juga akan ikut meningkat,” tutupnya. (Rhm)