JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi resmi menunjuk Sekretaris Daerah Sudirman sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) untuk periode 2026–2030. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat tata kelola dan mempercepat pemulihan kinerja bisnis bank pascainsiden siber yang terjadi awal tahun ini.
Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Senin (27/4/2026), disaksikan pemangku kepentingan sektor keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta jajaran manajemen Bank Jambi.
Dalam pernyataannya, Sudirman menegaskan fokus utama dewan komisaris ke depan adalah memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif, sekaligus memberikan arahan strategis kepada direksi guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan operasional yang berdampak pada layanan dan kepercayaan nasabah.
Insiden siber pada Februari 2026 dinilai telah memberi tekanan terhadap aktivitas bisnis Bank Jambi, terutama pada layanan digital dan transaksi nasabah. Oleh karena itu, pemulihan operasional menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas intermediasi keuangan daerah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Komitmen bersama antara dewan komisaris dan direksi adalah mempercepat penyelesaian problematika yang dihadapi Bank Jambi saat ini,” ujar Sudirman.
Selain pemulihan jangka pendek, manajemen juga menargetkan penguatan fundamental bisnis melalui peningkatan permodalan. Bank Jambi didorong untuk mencapai modal inti minimal Rp3 triliun agar dapat keluar dari skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dan beroperasi lebih mandiri.
Target tersebut dinilai krusial dalam meningkatkan daya saing bank daerah di tengah konsolidasi industri perbankan nasional. Dengan modal yang lebih kuat, Bank Jambi berpeluang memperluas pembiayaan sektor produktif serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sudirman menyebut salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah transformasi menjadi bank devisa. Status ini dinilai dapat membuka akses terhadap arus investasi dari luar daerah maupun luar negeri, sekaligus memperluas sumber pendanaan.
“Dengan menjadi bank devisa, peluang investasi akan lebih terbuka dan target modal inti Rp3 triliun lebih realistis untuk dicapai,” katanya.
Koordinasi dengan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia juga terus dilakukan guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai ketentuan serta memperkuat aspek manajemen risiko, khususnya di bidang teknologi informasi.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi Bank Jambi sebagai lembaga keuangan daerah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. (Rhm)
