JAMBIPRIMA.COM, KOTA JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik juru parkir liar (jukir liar) di sejumlah titik keramaian Kota Jambi. Menurutnya, masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kenyamanan publik dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
KFA menilai keberadaan jukir liar yang mengenakan pakaian preman dan menarik tarif semaunya, sangat mengganggu warga yang ingin berbelanja atau mengunjungi pusat UMKM.
Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini bisa membuat masyarakat enggan datang dan berdampak langsung pada pelaku usaha kecil.
"Bayangkan, warga mau belanja atau makan malah dibebani biaya parkir. Ini bukan hanya soal parkir, tapi soal kenyamanan publik," ujarnya, Sabtu 4 April 2025
Tak hanya itu, KFA juga menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pengelolaan parkir yang tidak profesional. Ia mengingatkan bahwa sektor parkir seharusnya menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah, bukan malah dinikmati segelintir oknum. Terlebih lagi, praktik jukir liar telah menjadi sorotan Ombudsman RI dan dinilai sebagai bentuk maladministrasi dalam layanan publik.
DPRD Kota Jambi, kata KFA, akan mengambil langkah serius dengan meminta Komisi III segera memanggil Dinas Perhubungan untuk menjelaskan upaya penertiban yang telah dilakukan dan rencana ke depan.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat penerapan sistem parkir digital agar pengawasan lebih efektif dan potensi kebocoran bisa diminimalisir.
“Dengan digitalisasi, pengawasan lebih mudah, pemasukan lebih jelas. Ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga solusi strategis,” pungkasnya. (Ahmad)
Open House Idul Adha di Griya Mayang, Al Haris Teguhkan Tradisi Kebersamaan dan Pesan Bijak Bermedia
Gubernur Al Haris Ajak Masyarakat Perkuat Semangat Pengorbanan di Momentum Idul Adha
Korem 042/Gapu Gelar Sholat Idul Adha Bersama, Danrem Ajak Perkuat Kepedulian Sosial
Presiden Prabowo Salurkan Sapi Kurban 930 Kilogram untuk Warga Jambi
CE Bongkar Carut-Marut Tambang Rakyat di Jambi, 6.000 Sumur Minyak Ilegal Jadi Sorotan DPR RI
Ombudsman Minta Portal Penelusuran Perkara PN Jambi Segera di Aktifkan