Jambione.com, JAMBI - Partai Gerindra sudah merampungkan surveinya untuk calon Gubernur yang mendaftar di penjaringan Bacagub beberapa waktu lalu. Namun disayangkan oleh sebagian kandidat, hasil tersebut diumumkan oleh salah satu kandidat. Bukan partai Gerindra.
Selain itu, hasil survei yang menempatkan sang petahana Fachrori Umar diposisi nomor dua, dengan elaktabilitas 16,21 persen juga mendapat tanggapan beragam. Pengamat politik dari Unja, Dori Efendi menilai hasil survei dari Partai Gerindra dengan menggunakan Landmark Survey menjadi berita baik untuk tim Fahcrori. Bahwa Fahcrori berada di posisi kedua dengan elektabilitas 16,21 persen.
Akan tetapi, lanjut dia, dalam dunia akademik, ini bukan hal yang mengagetkan atau spesial. Alasannya, pertama Fachrori merupakan petahana. ‘’Tentu the power of cumbency menjadi indikator utama bagi Landmark Survey untuk mengukur elaktibikitas Fahcrori. Sebagai petahana sebenarnya hasil ini mengecewakan karena selama dua periode kepemimpinan Fachrori elektabilitasnya masih kalah dengan kandidat yang lain," jelasnya.
Selain itu, menurut dosen Fisipol Universitas Jambi (Unja) ini, popularitas Fachrori Umar masih belum bisa menyaingi kandidat lain. "Ini dapat dilihat dari survei-survei lain, dimana popularitas kandidat lain juga lebih unggul dari beliau," sebutnya.
Kedua, menurut Dori, indikator yang diambil sepertinya menggunakan sistem cluster yang mengajukan pertanyaan kepada daerah tertentu. Dari empat daerah yang dimenangi Fachrori Umar, Kabupaten Bungo yang paling tinggi yaitu (44,79 persen). "Sepatutnya sebagai putra kelahiran Bungo elektabilitasnya harus mencapai 75 persen," kata Dori.
Dori menjelaskan, Partai Gerindra masih tetap mengungguli Fasha sebagai kandidat yang elektabilitasnya lebih tinggi yaitu 18, 7 persen. Artinya partai Gerindra sedang memainkan strategi dimana Partai Gerindra menjadi pembicaraan dalam kontestasi ini.
"Selama ini partai Gerindra sepi dari pemberitaan dibanding dengan partai Golkar, PAN, Demokrat dan PDI-P. Oleh sebab itu, menjadi Home Work bagi tim pemenagan Fachrori Umar untuk lebih serius menaikkan populeritas dan elektabilitas kandidat mereka," tandas
Seperti diberitakan kemarin, dari hasil Landmark Survey tersebut, elektabilitas Fachrori
16,21 persen. Sang petahana mengungguli sejumlah kandidat lain, seperti Cek Endra (15,11 Persen) dan Al Haris (14,18 Persen). Sementara, elektabilitas Fachrori hanya terpaut 1 persen dari Syarif Fasha, 18,7 persen.
Landmark Survey Indonesia melakukan survei 1-15 Februari 2020 dan melibatkan 2.455 responden dengan margin of error 1,8 persen. Survei ini disambut bahagia dan sukacita oleh tim keluarga Fachrori Umar. Ketua Tim keluarga Fachrori Umar, Miftahul Ikhlas mengatakan tingkat akurasi survei Gerindra itu di atas 95 persen.
Riset juga memetakan elektabilitas Pilgub, yang hanya melibatkan 4 kandidat. Posisi Fachrori, kata dia, juga cukup meyakinkan dengan angka elektabilitas mencapai 22,74 Persen. “Jauh meninggalkan Haris dan CE yang berada di angka 20 dan 21 persen,”ujarnya. Sementara Fasha berada di 25 persen.
Survei menunjukkan, Fachrori sangat dominan di Bungo (44,79 persen). Angka elektabilitas sang petahana itu juga meyakinkan di berbagai daerah, seperti Tanjung Jabung Barat (37,17 persen), Tanjab Timur dan Tebo (36 persen) dan Kerinci berikut Batanghari (23 persen). “Dari simulasi, duet Fachrori-Safrial berada di posisi 32,67 persen. Angka yang sangat luar biasa,”katanya.
Sementara itu, Direktur Center CE, Adri menyayangkan sikap partai Gerindra yang tidak merilis hasil. Tapi malah tim kandidat lain yang merilis. Tak hanya itu, dia juga menyayangkan partai yang diketuai Sutan Adil Hendra tersebut tidak memberikan hasil survei ke kandidatnya. Apalagi pihaknya sudah membayar survei sebesar Rp 50 juta.
"Seharusnya itu dikasihlah yang mendaftar kemarin. Itu kan ada uang pendaftaran sebesar Rp 50 juta untuk masing-masing calon gubernur," ujarnya. Seharusnya, lanjut Adri, biar lebih fair hasil survei tersebut diberikan ke semua calon yang mendaftar. Itu lebih fair play.
Menurut Adri, hingga Kamis kemarin pihaknya belum diberikan hasil dari survei partai pemilik 7 kursi di DPRD Provinsi Jambi tersebut. Kalau masalah hasil, ia mengaku tak mempersoalkannya. Karena pihaknya bukan dalam kapasitas tersebut. Namun kata dia, hasil untuk CE trend nya sudah bagus.
"Kalau masalah hasilnya kita tidak dalam kapasitas itu, kita sudah bagus. Paling tidak diajak. Jangan dirilis oleh salah satu kandidat, seharusnya Gerindra langsung," sebutnya.
"Hasilnya bagus, tipis semua, 0,3 persen jaraknya. Gak sampai 1 persen. Trennya naik signifikan," tandasnya.
Sementara itu, Tim Al Haris Hasan Mabruri enggan mengomentari hasil survei Partai Gerindra tersebut. Ia mengatakan sementara ini tidak mengomentari apapun terkait politik. "Kita sedang berupaya membantu pencegahan covid. Fokus kita kesana dulu," katanya.
Menurut Bohok- begitu dia biasa disapa-, jika dikomentari nanti akan menimbulkan pro dan kontra. "Kita berusaha menciptakan situasi yang tenang dan nyaman ditengah kegelisahan saat ini," sebutnya.
Lalu apakah hasil survey Gerindra tersebut sudah diterima? "Ada ditelpon dari sekretariat Gerindra, tapi kami belum mengambil," tukasnya.
Ketua Tim Penjaringan DPD Gerindra Provinsi Jambi, Noviardi Ferzi, menyebutkan survei tersebut dilakukan oleh lembaga survei yang ditunjuk dalam rapat internal Gerindra. "Yang survei bukan Gerindra, tapi lembaga yang yang ditunjukkan dalam proses internal kita," katanya.
Menurut dia, hasil survei tersebut sudah disampaikan kepada para kandidat yang ikut mendaftar dalam tahapan penjaringan beberapa waktu lalu. "Ya memang sudah ada tim penjaringan menyampaikan laporan Survei terhadap bakal calon yang mendaftar," imbuhnya.
Mengenai dana Rp 50 juta yang disetorkan kandidat, Voviardi membantah dana tersebut sebagai uang pendaftaran. Menurut dia, dana tersebut merupakan iyuran gotong royong kandidat untuk survei.
Saat ini, kata dia, semua berkas kandidat dan hasil survei tersebut sudah diserahkan ke DPP untuk menindaklanjuti dalam menentukan arah dukungan di Pilgub Jambi tahun ini.
"Soal siapa yang didukung, itu kewenangan DPP. Kita tunggu saja bagaimana keputusannya nanti," ujarnya. (fey)
