JAMBIONE.COM, JAMBI -- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jambi mendatangi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan silalturahmi dan mendesak dewan mengambil sikap atas persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bahkan mendorong dewan untuk mencabut izin perusahaan.
Kedatangan para pengurus PW KAMMI Jambi tersebut langsung di sambut ketua DPRD sementara Edi Purwanto dinruang kerjanya.
Ketua PW KAMMI Jambi Hardiansyah mengatakan pihaknya melakukan silaturahmi dengan DPRD Jambi. Selain itu menyampaikan persoalan Jambi saat ini yakni Karhutla yang mengakibatkan munculnya asap yang telah banyak jatuh korban.
"Kita sampaikan salah satunya persoalan kahutla, informasi yang kita dapat ada korporasi yang lahannya terbakar dan kita minta dewan mendalami selalu wakil rakyat dan jika terbukti cabut izinnya lewat instansi terkait,"katanya, Senin (16/9/2019)
Dia menegaskan bencana karhutla sudah menjadi bencana tahunan. Sehingga pihaknya berharap nantinya ada ke sinergisitasan menangani kahutla."Tidak bisa senndiri sendiri, semua pihak harus terlibat danelibatkan, jika sendiri sendiri ya tidak akan bisa," tandasnya
Selain persoalan karhutla pihaknya mengusulkan adanya wadah atau forum anak muda untuk dapat bersilaturrahim denga legislatif dan eksekutif.
"KAMMI tetap menjadi social kontrol dan mitra kritis kepada pemerintah,"ucapnya.
Keterlibatan KAMMI dalam fungsi pengawas pembangunan Jambi menuadi keharusan untuk sebuah kemajuan Jambi kedepan. "Menjalankan mitra bersama legislatif,"sebutnya.
Hal senada juga di sampaikan Sekjen PW KAMMI Jambi, Nurhasan Dani dia meminta agar karhutla di Jambi dapat di usut sampai ke paling bawah.
"Usut pelaku karlahut sampai ke akar rumput, dan menindak tegas korporasi yang terbutki terlibat dalam pembakaran ini, karena hutan Jambi bukan terbakar tapi d bakar,"katanya.
Dia menyebutkan berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehuatan (KLHK) kawasan yang terbakar di Jambi mencapai 11 ribu hektar lebih. "Ini masalah hutan Jambu rusak karena ulah tidak bertanggung jawab,"sebutnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi susah seharusnya memberikan pengobatan gratis dan membuka rumah singgah. "Pemprov lambat sekali, korban sudah berjatuhan tapi belum ada reaksi untuk penanganan korban,"sebutnya.
Dani berharap stop korupsi di Jambi dan apabila terjadi, KAMMJ siap menjadi garda terdepan melawan korupsi. "Kita siap, jangan sampai kejadian 2018 OTT KPK Terulang kita siap kawal pemerintah Jambi,"tutupnya (isw)
