Jambi - Memasuki bulan ke empat sejak Zumi Zola di tahan 9 April 2018 lalu, sejak itu, tampuk Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jambi dijabat oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Fachrori Umar.
Namun sayangnya, berbagai polemik dan "drama" terjadi dalam kurun waktu empat bulan ini. Mulai dari penonaktifan Kadis Dinas Koperasi dan UMKM, marahnya Wagub terhadap Kadis Pendidikan Provinsi Jambi di Paripurna, hingga tangis Wagub di Paripurna penyampaian pandangan dewan terhadap perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.
Bukan tanpa sebab, penonaktifan, kemarahan dan tangis Wagub ini karena bawahannya tak "manut" terhadap dirinya.
Pengamat Politik dan Pemerintahan UIN STS Jambi, Drs Asad Isma MPd, kepada Jambionecom mengatakan, tidak solidnya jajaran pemerintahan di Provinsi Jambi disebabkan oleh dua hal yang prinsip.
Pertama, menurutnya, terbatasnya kewenangan yang dimiliki Plt Gubernur, yang implikasinya membuat Plt Gubernur tidak memiliki power dan otoritas penuh untuk melakukan konsolidasi terhadap jajaran birokrasi pemerintahan.
Kedua, katanya, adanya loyalitas ganda.
"Kita sama - sama mengetahui bahwa semua SKPD eselon dua dan tiga di lingkungan Pemprov diangkat dan dilantik oleh Gubernur non-aktif Zumi Zola. Santer, isu yang berkembang diduga bahwa pengangkatan tersebut penuh aroma setoran dan tidak melibatkan Wagub fachrori umar dalam penyusunan kabinet tersebut," kata Asad Isma, Kamis (09/08/2018).
Jadi wajar, menurutnya, situasi ini membuat lemahnya posisi Plt Gubernur dan loyalitas semu yang ditunjukkan para pejabat Pemprov yang masih terikat dan loyal kepada gubernur non-aktif.
Oleh karenanya, menurut Asad, idealnya Zumi Zola harus gentlemen mundur sebagai gubernur, demi rakyat Jambi dan stabilitas Pemerintah Provinsi Jambi. (***)
